19 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Pemkot Balikpapan Gagal Atasi Krisis Air


Pemkot Balikpapan Gagal Atasi Krisis Air
warga antri air bersih di kota Balikpapan

KLIKBALIKPAPAN.COM - Dengan alasan debit air baku waduk manggar yang terus menyusut, Walikota Balikpapan bersama dengan jajaran PDAM Tirta Manggar mengambil kebijakan distribusi air bersih kepada pelanggan dilakukan secara bergilir.

Kebijakan ini diambil setelah direksi PDAM memberikan data bahwa Level Waduk pertanggal 14 pebruari 2016 hanya setinggi 5,16 meter. Dan itu diperkirakan hanya mampu bertahan sampai dengan 6 Maret 2016.

Persoalan air bersih ini bukan persoalan baru. Hampir setiap tahun dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, masyarakat kota Balikpapan dihantui kecemasan ketiadaan suplai air bersih. Dan Pemerintah kota Balikpapan setiap tahun juga, terkesan gagap dalam menghadapai situasi ini.

Jurus ampuhnya adalah melakukan doa bersama agar TUHAN menurunkan hujan di kota minyak ini. Gagapnya pemerintah kota ini karena tidak adanya keseriusan dan cenderung pasrah. Padahal ini adalah masalah lama yang tidak menemukan solusi.

Bahwa pemerintah kota senantiasa berfikir untuk mencari sumber air baku alternatif, hampir senantiasa mewacana ketika terjadi krisis air. Akan tetapi tidak pernah terwujud. Ini soal keseriusan. Ini soal komitmen pemerintah untuk memberikan layanan publik kepada warganya.

Pembangunan waduk teritip yang dimulai pembangunannya pada tahun 2014 lalu tersendat karena pembebasan lahan. Dari luasan lahan 330 hektare yang diperlukan, baru 110 hektare yang sudah bebas.

Waduk berdaya tampung 2,4 juta meter kubik dengan output 260 liter per detik direncanakan akan selesai desember tahun ini, akan tetapi melihat permasalahan yang ada, diperkirakan proyek senilai 225,8 miliar ini akan rampung 2017 tahun depan.

Pemerintah kota semestinya bisa lebih serius dan bergerak cepat menyelesaikan persoalan yang menghambat pembangunan waduk teritip. Mengingat ini adalah perosalan mendasar kota. Ini adalah persoalan infrastruktur dasar.

Kebutuhan air bersih warga akan meningkat setiap tahunnya,  mengingat laju pertumbuhan penduduk Balikpapan yang cukup tinggi setiap tahunnya yang mencapai 3-5 persen.

Desalinasi air laut juga menjadi salah satu alternatif. Tapi berdasarkan kajian, opsi ini membutuhkan investasi besar yang membuat pemerintah kota agak “keder’. Tapi ketakutan ini tidak bisa dibenarkan, mengingat persoalan air adalah persoalan kebutuhan dasar warga.

Logika ini juga mencederai akal sehat, karena disisi yang lain, pemerintah kota banyak mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan sector tersier, seperti pembangunan sirkuit yang menelan anggaran APBD 80 M, atau proyek stadion yang menelan anggaran trilyunan rupiah.

Jika sekiranya anggaran sebesar itu digunakan untuk investasi desalinasi air laut, maka persoalan air bersih yang dihadapi saat ini tidak akan terjadi. Pemerintah kota tidak boleh berfikir bisnis untuk kebutuhan mendasar warga. Tugas pemerintah adalah public service oriented, bukan business oriented.

Sebagai gambaran untuk menghasilkan  air tawar 7.000m3/hari dengan sistem desalinasi membutuhkan Investasi sekitar Rp 67 miliar.

Anggaran sebesar ini sanggup dibiayai oleh APBD kota, dengan catatan pemerintah kota mengganggap, ini adalah persoalan serius. Debit air 7000 m3/hari yang dihasilkan minimal cukup untuk menyuplai kebutuhan air bersih perusahaan-perusahan di Balikpapan.

Belum lagi jika pemerintah mengupayakan anggaran dari APBD provinsi atau APBN. Pemerintah juga bisa melibatkan sektor swasta untuk inestasi. saya kira jika pemerintah mau memberikan berbagai jenis insentif, akan banyak swasta yang berminat.

Dengan begitu persoalan alasan anggaran yang besar bisa teratasi. Tapi lagi-lagi ini soal keberanian dan Komitmen. Semoga Pemerintah kota lebih punya NYALI…!

 

Reporter : Don Tampano    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0