16 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

DPRD Ingatkan Pemkot Balikpapan Tentang Reklamasi Pantai


DPRD Ingatkan Pemkot Balikpapan Tentang Reklamasi Pantai
Pembangunan reklamasi pantai di Balikpapan

KLIKBALIKPAPAN .CO - DPRD Balikpapan menyarankan kepada Pemkot Balikpapan agar berhati-hati terhadap pemberian izin kepada investor proyekreklamasi di pesisir pantai. Ini dilakukan agar tidak ada pejabat yang tersandung masalah hukum seperti yang terjadi di Jakarta.

“berdasarkan undang-undang 27 tahun 2007 tentang pengelolahan pesisir pantau atau reklamasi, pemerintah kota memiliki kewenangan dalam memberikan izin reklamasi pantai seluas 25 hektar,namun apabila reklamasi pantai dilakukan di atas 25 hektar maka pemberian izin adalah kewenangan Kementerian Kelautan,”kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, Kamis 21 April 2016

Ia menjelaskan dalam pemberian izin reklamasi pantai adalah wewenang pihak eksekutif,  DPRD hanya melihat fungsi dari bangunan. Apabila pembangunan dikawasan reklamasi pantai bermanfaat untuk khalayak ramai maka DPRD menyetujui . Namun sebaliknya, jika pembangunan di reklamasi tidak menguntungkan masyarakat maka akan ditolak.

“Di Balikpapan tidak ada reklamasi pantai yang sangat luas itupun reklamasi oleh APL dengan luasan 2 hektar saja. Kami tetap minta kepada pemerintah kota untuk berhati hati dan waspada dalam pemberian izin reklamasi,”harapnya

Reporter : Ahmad Riyadi    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0