22 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Rencana Revisi PP JHT Tidak Menghentikan Penolakan Nitizen


Rencana Revisi PP JHT Tidak Menghentikan Penolakan Nitizen
Petisi Tolak Kebijakan Baru Pencairan Dana JHT minimal 10 tahun di laman Change.org

KLIKBALIKPAPAN - Perjuangan para pekerja yang menolak aturan baru pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), sepertinya akan membuahkan hasil.  Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, untuk merevisi peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua.

Revisi PP Nomor 46 Tahun 2015 tersebut akan mengatur bahwa para pekerja yang kena PHK atau tidak lagi bekerja bisa mencairkan JHT sebulan setelah kehilangan pekerjaannya.

Hanif menjelaskan bahwa aturan baru mengenai pencairan JHT 10 tahun, hanya berlaku untuk peserta aktif. Jadi ketika peserta mengalami PHK atau kehilangan pekerjaan, bisa mencairkan JHT sebulan setelah kehilangan pekerjaannya.

Seperti diketahui, Petisi Menolak aturan baru pencairan JHT di laman Change.org per hari ini, Senin (6/7/2015) telah mencapai 105.549 pendukung. Walaupun Hanif Dhakiri telah memposting jawaban terkait persoalan tersebut di laman change.org (3/7/2015), penolakan nitizen terhadap kebijakan baru tersebut, tidak berhenti mengalir. (*)

Reporter :     Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0