22 Januari 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Melawan Lupa Jerit Korban Belum Ditemukan KM Titian Muhibah


Melawan Lupa Jerit Korban Belum Ditemukan KM Titian Muhibah

Sebulan sudah sejak tenggelamnya KM. Titian Muhibah. Memang benar tidak ada yang bisa memprediksi datangnya musibah, mengingat ini berasal dari Allah SWT. Cobaan seakan tak pernah mau menjauh dari tanah air Indonesia.

Tragedi terakhir di awal Juli lalu, saat kapal kayu KM.Titian Muhibah yang mengangkut warga Kota Bontang sekitar 110 orang kemudian karam di Selat Makassar, masih menyisakan trauma yang luar biasa pada penumpang yang selamat. Namun, perjalanan menuju Mamuju, Sulewesi Barat itu menyisakan duka mendalam kepada keluarga korban atas belum jelasnya nasib 31 penumpang yang hingga kini belum ditemukan.

Yang jadi soal sekarang, apakah Pemkot Bontang cuman berharap keajaiban dari sang pencipta? Lantas bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan, mengapa pemerintah seolah menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan tersebut? Apakah tidak ada santunan pada keluarga yang belum ditemukan? Padahal yang masih hilang ditelan keganasan lautan merupakan tulang punggung keluarga.

Keluarga para korban KM. Titian Muhibah perlu uluran tangan kita semua, terutama dari Pemkot Bontang. Dengan teguran bencana kemanusiaan seperti itu mestinya para elit birokrasi di negeri ini sadar dan mau bertindak.

Bukankah negara seharusnya menjamin kesejahteraan, keselamatan dan kemakmuran masyarakatnya seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar bahwa ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’. Sayang teguran Tuhan dan alam yang terus menerus terjadi setiap tahun seakan belum mampu menyadarkan penguasa untuk bertindak tegas. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Saya berani berkata bahwa pemerintah kurang tanggap akan musibah yang dialami KM. Titian Muhibah, dan dalam pemulangan warga yang selamat, pemerintah Kota Bontang hanya memberikan bantuan sebesar Rp 9 juta.

Langkah responsif memang sudah dilakukan, contohnya ketika terjadi bencana longsor maupun banjir. Mendirikan dapur-dapur darurat, tenda-tenda penampungan sementara, dan makanan untuk penyambung hidup, misalnya.

Sayang, respon elit birokrasi kita hanya dilakukan ketika musibah itu telah terjadi, ketika keganasan alam sudah mendatangkan korban. Dengan kata lain apa yang diperbuat oleh penguasa, hanyalah solusi sesaat. Dan siklus bantuan sesaat ini terus berputar dari satu musibah ke musibah kemanusiaan yang lainnya.

Lantas, ketika kembali pada musibah KM. Titian Muhibah yang lalu, ada satu kebutuhan yang ternyata cukup diperlukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat Mamuju, Sulbar sangat membutuhkan perahu maupun kapal penyeberangan yang aman dan nyaman untuk mudik ke kampung halaman di seberang pulau. 

Pemerintah juga jangan memutar balik fakta bahwa kapal Alken sudah pernah dua bulan telah berlayar. Pertanyaannya, kapan dimulai? dan kenapa hal itu tidak disosialisasikan pada masyarakat?

Sayang, penguasa tak mau merumuskan kebijakan yang komprehensif dan jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Di sinilah diperlukan kearifan para elit birokrasi. Dan pada bulan Desember nanti terjadi Pilkada serentak di Indonesia, termasuk Bontang di dalamnya. Harapan saya, mari kita memilih pemimpin yang “Sami’ma wa ato’na, serta amanah”.

Hanya calon penguasa yang kredibe yang mau mendengar “jeweran Tuhan” dan menjadi penguasa yang amanah kedepan. Wallahualam.

 

Ahmad Aluddin

Ketua Dewan Pemuda Sulawesi Barat Kota Bontang

 

 

 

Reporter :     Editor : Basir Daud



Comments

comments


Komentar: 0