23 Juli 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Syukri Wahid : Pak Wali Tak Paham Aturan dan Gegabah Melantik Pejabat


Syukri Wahid : Pak Wali Tak Paham Aturan dan Gegabah Melantik Pejabat
Anggota DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid

KLIKBALIKPAPAN.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan akhirnya menyikapi permasalahan yang terjadi pada pelantikan pejabat tinggi pemerintah kota Balikpapan beberapa waktu lalu. Pasalnya DPRD menilai bahwa proses pelantikan tersebut dinilai melanggar undang-undang Aparatus Sipil Negara (ASN) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 13 tahun 2014.
 
Didalam PermenPAN-RB tahun 2014 tersebut telah disebutkan bahwa setiap pejabat pemerintah pusat maupun daerah yang dilantik/mutasi/promosi harus melakukan proses seleksi atau asesment terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya hampir sebagian pejabat yang dilantik beberapa waktu lalu tidak melalui proses asesment.
 
Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan proses pelantikan pejabat tinggi pemerintah kota Balikpapan yang terindikasi melanggar aturan undang-undang ASN. Padahal dalam proses asesment sesuai PermenPAN-RB nomor 13 tahun 2014 tersebut jelas menyebutkan bahwa adanya tahap-tahap seleksi yakni berupa pembentukan panitia seleksi (pansel) dan lain sebagainya. Namun Syukri menyebutkan bahwa hal tersebut tidak terdengar kabarnya adanya pembentukan pansel tersebut.
 

"Dalam PermenPAN RB itu kan ada proses asesment, pansel, asesor, dan lainnya. Kita kan tidak tahu semua proses itu. Kalau bersangkutan, pejabat merasa ada yang diasesment dan ada yang tidak berarti kemarin jabatan itu tidak semua dilakukan itu," kata Syukri.

 
"Saya harus sampaikan, sebenarnya ASN itu menempatkan pegawai itu tidak dibawah Walikota nantinya, jadi tidak ditunggangi oleh perasaan dijajah kepala daerah, dia betul-betul berkarya dengan mekanisme yang ada diatur oleh undang-undang. Tapi yang terjadi kemarin itu ternyata ada beberapa saja, ini kewajiban walikota yang menyampaikan atau pansel yang menyampaikan, bukan walikota. Nah pansel ini siapa, sampaikan dulu panselnya siapa bahkan ada unsur akademisi. Kalau tidak ada berarti saya anggap mutasi kemarin itu tidak sempurna secara ketentuan aturan KemenPan," tambahnya.
 
Syukri menyinggung pelantikan jabatan yang sangat vital yakni Sekretaris Daerah (Sekda). Pasalnya dari informasi yang didapat, pelantikan sekda tersebut juga tanpa proses asesment sebagaimana yang diharuskan dalam PermenPAN-RB nomor 13 tahun 2014.
 
"Kita juga bisa melihat contoh dijabatan yang vital seperti sekda. Itu kan diatur undang-undang pejabat tinggi pratama, mengajukan tiga nama, bahkan ke Gubernur untuk kordinasi, panselnya juga ada. Nah kalau tiba-tiba SOTK kita baru ketok bulan 10, kemudian 12 sudah di SK kan, saya tidak pernah dengar tuh ada pansel-pansel an dibentuk," jelasnya.
 
Syukri mengaku akan menggelar rapat bersama anggotanya untuk menyikapi hal ini. Bahkan dirinya berniat memanggil Walikota Balikpapan, Rizal Effendi untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam menjelaskan hal tersebut. Pasalnya kejadian kemarin sangat vital berbenturan dengan ketentuan undang-undang yang akan beralih kepada permasalahan hukum.
 
"Kita akan rapat internal dulu mempelajari hal ini. Karena kegaduhan yang kemarin itu sampai hari ini masih kita rasakan. Karena kita anggap dua poin krusial, yakni satu mekanisme mutasi itu, taat hukum dan undang-undangnya dengan peraturan menteri. Yang kedua terkait dengan pengangkatan pejabat, dilantik loh sekda itu. Apakah mereka sudah melalui mekanisme sesuai yang diatur ketentuan perundang-undangan atau tidak," ungkapnya.
 
Pihaknya juga akan melakukan kosasi kepada Komite ASN untuk menyampaikan permasalahan ini. Hal ini lantaran Syukri mengkhawatirkan akan ada gugatan yang berakibat pada pembatalan pelantikan tersebut. Terlebih lagi dalam proses pelantikan kemarin salah satu pejabat yang mengamuk karena tidak terima jabatannya diturunkan akan melayangkan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
 
"Harusnya diasesment, sudah habis jabatan beliau di bulan November kemarin, dan untuk bisa terpilih kembali harusnya diajukan kembali, dievaluasi kalimatnya. Ini tidak ada mekanisme tiba-tiba dilantik.  Saya minta konfirmasi Pak Wali, harus bisa jawab itu," lanjutnya.
 
Sebelumnya Walikota Balikpapan mengaku bahwa permasalahan asesment ini juga berkaitan dengan keterbatasan anggaran apabila proses asesment tersebut dilakukan terhadap semua pejabat yang akan dilantik. Hal ini dibantah oleh Syukri. Syukri menilai bahwa untuk melakukan proses asesment tersebut tidaklah membutuhkan anggaran yang besar.
 
"Kalau alasan anggaran, berapa sih anggaran itu. Gak banyak anggarannya, gak sampai ratusan, bayar tim asesor itu berapa. Justru kalau kita tidak laksanakan ini kita berimplikasi dengan hukum, beban biaya kita lebih berat lagi. Masa gara-gara biaya itu tidak ada. Orang kita hancurkan bangunan kilo tujuhbelas 300 juta itu kita bisa kok, masa untuk seleksi sekda berapa puluh juta aja gak sanggup," tegasnya.
 
Tak hanya itu, Syukri bahkan menyebut Pak Wali gegabah dalam melakukan proses pelantikan kemarin yang terindikasi melanggar aturan PermenPAN-RB 2014.
 
"Pak Wali harus menyiapkan dirinya melakukan konsideran kami nanti. Sekda itu vital sekali, kok tiba-tiba dilantik, belum diseleksi, belum diajukan ke Gubernur, Panselnya tidak ada, ini sekda loh. Saya bisa bilang Pak Walikota gegabah. Kalau sudah baca PermenPAN-RB harusnya paham dong mengenai aturan itu," pungkasnya.
Reporter : Ahmad Riyadi    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0