23 Juli 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Konfirmasi Dugaan Penyimpangan Mutasi, DPRD akan Datangi KASN


Konfirmasi Dugaan Penyimpangan Mutasi, DPRD akan Datangi KASN
Ketua Komisi I DPRD kota Balikpapan, Syukri Wahid

KLIKBALIKPAPAN.CO - DPRD kota Balikpapan akan mendatangi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam rangkaian konsultasi terkait permasalahan mutasi yang dilakukan pemerintah kota Balikpapan baru-baru ini. Pasalnya mutasi yang dilakukan terindikasi menyimpang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Komisi I DPRD kota Balikpapan, Syukri Wahid mengaku bahwa pihaknya akan mendatangi KASN di Jakarta pada Rabu (11/1/17) mendatang. Pihaknya akan mengkonsultasikan secara tuntas terkait sistem pelantikan yang dilakukan pemerintah kota Balikpapan.
 
"Rabu depan kami Komisi I akan konsultasi langsung ke Kemenpan dan KASN menyoal masalah ini. Keywordnya masa jabatan Sekda telah habis 5 tahun, maka kewajiban kepala daerah adalah melakukan evaluasi dan bisa diajukan kembali. Bisa tetap diperpanjang dengan syarat-syarat sesuai UU 5," kata Syukri melalui Whatsapp pada klikbalikpapan (7/1/17).
 
Sebelumnya pemerintah kota mengklaim bahwa pihaknya menggunakan PP 18 untuk pelantikan yang dilakukan terkhusus dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda). Hal ini ditanggapi oleh Komisi I bahwa PP 18 tersebut untuk menjawab kebutuhan pemekaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 
"Satu-satunya pasal yang dijadikan oleh pemkot adalah pasal terakhir pada ketentuan lain, sama sekali bukan yang secara tegas membahas pejabat tinggi untuk Sekda. Kiblat utama pembinaan PNS itu adalah UU ASN," ujar Syukri.
 
Syukri mengungkapkan bahwa pemerintah kota terkesan mengambil celah agar pelantikan tersebut tetap dilaksanakan. Pasalnya hal ini pun juga tidak sejalan dengan apa yang dialami oleh pejabat yang mengalami penurunan pangkat yakni Bahriansyah. Ia menilai hal ini terindikasi terjadi diskriminasi pejabat yang menghalang-halangi seorang pejabat berkarir.
 
"Moso giliran ada celah itu yang dipakai. Padahal itu bukan turunan UU ASN. Dilain pihak Bahriansyah dievaluasi dan diturunkan, tapi untuk Sekda kenapa gak di evaluasi. Terus kenapa Pak Bahriansyah tidak dipakai pasal yang sama toh," pungkas Syukri.
Reporter : Ahmad Riyadi    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0