19 Januari 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Ini Hal-Hal yang Dilarang Dilakukan Selama Kampanye Pilkada


Ini Hal-Hal yang Dilarang Dilakukan Selama Kampanye Pilkada
Ilustrasi

KLIKBALIKPAPAN - Kampanye Pilkada serentak secara resmi akan dimulai pada tanggal 27 Agustus hingga 5 Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye telah mengatur tentang larangan bagi pasangan calon atau tim sukses untuk melakukan hal-hal atau kegiatan diluar dari ketentuan.

Larangan tersebut diatur didalam pasal 66, 67, 68 dan 69 PKPU nomor 7 tahun 2015. Penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 66

(1) Dalam Kampanye dilarang:

  1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
  2. Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
  4. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  5. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  6. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  7. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  8. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
  9. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  10. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan
  11. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  12. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  13. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

(2) Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:

  1. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  2. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  3. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

Pasal 67

  1. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 68

  1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
  2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan.
  3. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.

Pasal 69

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih. (*)

Reporter : Tim Litbang    Editor : Dimitry Pramudya



Comments

comments


Komentar: 0