22 Juli 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Perusahaan Tambang Batu Bara Dilarang PHK Karyawan


Perusahaan Tambang Batu Bara Dilarang PHK Karyawan
Tambang Batu Bara

KLIKBALIKPAPAN - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan menolak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan batu bara di Kaltim dengan alasan turunnya harga jual batu bara.

Karena itu, gubernur mengeluarkan instruksi kepada semua perusahaan tambang batu bara yang akan melakukan PHK agar melapor kepada Pemprov Kaltim, melalui instansi terkait.

“Bagi saya, jangankan seribu orang, satu orang pun saya tidak perkenankan untuk di PHK. Karena itu, saya mengeluarkan instruksi kepada perusahaan tambang batu bara yang akan melakukan PHK,” kata Awang beberapa waktu lalu.

Sebelum PHK, perusahaan diminta untuk persentasi terlebih dahulu terkait alasan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan dapat menyampaikan argumentasi terkait pemutusan tersebut. Jika hal itu juga terpaksa dilakukan,  maka Pemprov Kaltim akan memberikan kesempatan kepada perusahaan dan SKPD untuk memberikan pembekalan keterampilan kepada pekerja sebelum di PHK.

Kerjasama tersebut bisa dilakukan SKPD terkait, contohnya Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM. Caranya dengan memanfaatkan balai latihan kerja Indonesia (BLKI) di masing-masing daerah.

“Tujuan ini adalah untuk melatih para tenaga kerja dari perusahaan batu bara yang terancam di PHK. Melalui kerjasama tersebut, para tenaga kerja ini diberikan keterampilan. Sehingga menjadi bekal untuk mandiri. Bahkan, mereka bisa dilatih untuk berwirausaha,” jelasnya.

Dari kerjasama tersebut, perusahaan dapat mengeluarkan anggaran sebagai modal usaha bagi tenaga kerja, setelah menjalani pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dilakukan melalui BLKI.

“Karena itu, Pemprov Kaltim meminta dukungan anggota DPRD Kaltim untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini, sehingga kesejahteraan tenaga kerja yang terancam PHK dapat terwujud,” jelasnya.

Ia menambahkan sesuai Pergub Nomor 17/2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu haruskan perusahaan tambang batu bara maupun perkebunan untuk membangun industri hilir di kawasan industri, yakni di Industri Kariangau dan Buluminung, Industri Klaster Gas dan Kondensat Bontang serta Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (Kipi) Maloy.

“Karena itu, saya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Kaltim bertekad mengurangi ekspor bahan mentah ke luar negeri. Kita akan memanfaatkan bahan mentah untuk kepentingan rakyat Kaltim,” jelasnya

Reporter : Sereal Ibrahim    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0