19 Januari 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

MUI: Vaksin untuk Difteri Belum Punya Sertifikasi Halal


MUI: Vaksin untuk Difteri Belum Punya Sertifikasi Halal
Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi. (Gi)

KLIKBALIKPAPAN.CO – Kemenkes menggelar vaksinasi serentak terkait difteri. Namun, program itu mendapat sorotan tajam dari pelbagai masyarakat. Selain baru selesai vaksin MR, cakupan imunisasi nasional juga tinggi. Publik pun mempertanyakan kenapa justru menggelar program vaksin lagi.

Apalagi, melihat kejadian vaksin MR yang belakangan baru ketawan ada pembohongan publik terkait status kehalalan. Sampai saat ini ternyata vaksin MR belum memiliki sertifikasi halal. Padahal program itu telah digagas sejak 2015 dan dijalankan pada Agutus – September 2017.

Ketika Kemenkes menggelar program vaksin lagi pun, protes publik makin keras. Terutama terhadap kehalalan vaksin tersebut.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Sa'adi mengakui, banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat terkait kehalalan sebuah produk vaksin difteri.

KLIK JUGA: Warga Heran Cakupan Imunisasi Tinggi, Vaksin Massal Lagi

LPPOM MUI, ujarnya, sampai saat ini belum pernah menerima pendaftaran dan permintaan pemeriksaan kehalalan vaksin difteri dari pihak manapun.

"Pertama, sampai saat ini, LPPOM MUI belum pernah menerima pendaftaran dan permintaan pemeriksaan kehalalan vaksin difteri dari pihak manapun," ujar Zainut, dilaporkan Rol, Selasa, 12/12/2017. Sehingga, tegasnya, MUI belum pernah menerbikan sertifikasi halal terhadap vaksin tersebut.

Kedua, MUI menyatakan, pada dasarnya hukum imunisasi adalah boleh sebagai bentuk ikhtiar. Tapi, ia menjelaskan, vaksin yang digunakan dalam imunisasi harus halal dan suci. Itu harus diuji, dan indikator kejelasannya dari terbitnya sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal. 

KLIK JUGA: Difteri Bukan Penyakit Menakutkan

Kemudian yang ketiga, ketentuan hukum pada butir nomor dua dikecualikan jika digunakan pada kondisi darurat yaitu suatu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan tindakan imunisasi dapat mengancam jiwa manusia atau kondisi hajat.

"Yaitu kondisi keterdesakan yang jika tak dilakukan, maka dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang," ujarnya.

Zainut menambahkan, ketentuan itu pun harus dipastikan memang benar-benar belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci. Tentu dengan didukung keterangan tenaga ahli yang kompeten dan dapat dipercaya. Setelah ditemukan vaksin yang halal maka pemerintah wajib menggunakan vaksin yang halal.

KLIK JUGA: Gurihnya Bisnis Raksasa Vaksin

Reporter : Deden Raharjo/ Rol    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0