22 Januari 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Lima Poin Masalah Program Vaksin


Lima Poin Masalah Program Vaksin
Ilustrasi, kedustaan di balik bisnis besar vaksin. (vaktruth)

KLIKBALIKPAPAN.CO – Program imunisasi atau vaksinasi massal di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1956. Lalu, dimulai Program Pengembangan Imunisasi atau PPI pada tahun 1977. Jika menilik ke belakang, bahkan program ini sudah ada di Indonesia sejak abad 19.

Namun, sepanjang tahun, program ini tidak pernah lepas dari kontroversi. Tak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di dunia. Bahkan di Inggris, misalnya, kontroversi itu menyebabkan kerusuhan.

Di Indonesia, tahun 2009, mantan Menkes Siti Fadilah pernah menolak vaksin baru, yang saat itu lagi ramai flu babi. Siti memilih untuk tidak melakukan program vaksin. Namun, dengan pencegahan lain.

Tahun 2011 sampai saat ini, kontroversi makin hebat. Dari penelusuran Klik, ditemukan penyebabnya semakin nyaringnya masyarakat yang bersuara tentang bahaya vaksin.

KLIK JUGA: Dinas Kesehatan Balikpapan: Vaksinasi Difteri Tak Boleh Maksa

Anehnya, mereka yang bersuara adalah orang-orang yang dekat dengan vaksin. Para orangtua itu rutin melakukan imunisasi pada anaknya. Namun, seiring jalan, anaknya menemui masalah.

Buah hati mereka terkena penyakit ikutan paska imunisasi atau KIPI. Tapi, tidak pernah diaku pemerintah.

“Yang tau perkembangan anakku kan aku sebagai ibunya sendiri. Bukan nakes, puskesmas, dokter, apalagi pemerintah. Tapi giliran anakku kena KIPI tak diakui. Sejak itu aku berhenti vaksin anakku,” tutur Ayu, dihubungi Klik, 9/1/2018.

Kasus seperti Ayu seperti fenomena gunung es. Bahkan, anak dokter sendiri pernah menjadi korban cedera vaksin.

KLIK JUGA: Surat Terbuka untuk Ulama dari Orangtua Korban Vaksin

Para orangtua korban cedera vaksin mulai bersuara. Mereka pun menamai dirinya sebagai kelompok Pro Choice, yakni kelompok yang trauma terhadap vaksin dan memilih alternatif kesehatan lain.

Di luar negeri, KIPI juga sering terjadi. Namun, di sana, diakui negara. Bahkan diberi kompensasi ratusan juga sampai miliaran rupiah per korban. Tapi tidak di Indonesia. Di sinilah mereka para orangtua korban cedera vaksin bersuara.

Dalam diskusi Klik dengan sejumlah pihak medis dan pengacara, 9/1/2018, ada beberapa poin kesimpulan terkait program vaksinasi massal.

Pertama, masalah keamanan vaksin. Selama ini banyak kasus kejadian ikutan paska imunisasi atau KIPI, tapi tak pernah diakui. Di Fhilipina saat terjadi KIPI, vaksin ditarik dari pasaran. Kemenkes setempat dihukum, produsen vaksin didenda.

KLIK JUGA: Difteri Bukan Penyakit Menakutkan

Kedua, adanya pemaksaan program vaksin yang melanggar UUD 1945 dan UU Internasional. Padahal secara hirarki hukum, aturan tersebut paling tinggi. Ketiga, kenapa semakin tinggi cakupan imunisasi, kasus difteri semakin tinggi pula.

Keempat, masalah KLB yang ditetapkan buru-buru. Kalau di Meksiko dan China saja saat terserang wabah, Kemenkes mengeluarkan travel warning atau imbauan agar tidak melakukan perjalanan ke negara tersebut, tapi kenapa saat ada wabah di sini tidak ditetapkan demikian. Tapi malah menetapkan KLB. Kelima, masalah kehalalan vaksin yang diragukan.

Bagi umat Muslim, makanan tak hanya boleh dimakan. Namun, perlu mengetahui kepastian kehalalannya. Di Indonesia produk yang dijajakan harus memiliki sertifikasi halal yang diatur oleh UU JPH.

Pengaturan produk halal mengacu UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tak terkecuali vaksin. Namun, sampai saat ini ternyata vaksin difteri yang dicekoki ke masyarakat belum memiliki sertifikasi halal.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Sa'adi mengakui, banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat terkait kehalalan sebuah produk vaksin difteri.

KLIK JUGA: Telan Korban Tiga Nyawa, Program Vaksin di Filipina Dihentikan

LPPOM MUI, ujarnya, sampai saat ini belum pernah menerima pendaftaran dan permintaan pemeriksaan kehalalan vaksin difteri dari pihak manapun.

"Pertama, sampai saat ini, LPPOM MUI belum pernah menerima pendaftaran dan permintaan pemeriksaan kehalalan vaksin difteri dari pihak manapun," ujar Zainut, dilaporkan Rol, Selasa, 12/12/2017. Sehingga, tegasnya, MUI belum pernah menerbikan sertifikasi halal terhadap vaksin tersebut.

Namun, statement MUI dibengkokan dengan klaim sepihak. Meski MUI menegaskan vaksin itu belum halal, ada saja pihak yang mengklaim vaksin difteri halal.

Klikbalikpapan, mencoba menelusuri produk dan vaksin apa saja yang benar-benar memiliki sertifikasi halal dan dijamin kehalalannya. Dalam situs resmi LPPOM MUI, ternyata baru ada tiga vaksin yang memiliki sertifikat kehalalan.

Seluruh produsennya berasal dari Eropa dan China. Tidak ada satu pun produk Biofarma sebagai produsen vaksin difteri yang dinyatakan memiliki sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan penegasan MUI beberapa bulan lalu.

KLIK JUGA: MUI: Vaksin untuk Difteri Belum Punya Sertifikasi Halal

Lantas, jika vaksin difteri belum dinyatakan halal sesuai UU JPH, kenapa program itu masih dijalankan? Kalau alasannya darurat, kenapa pemerintah tidak memberlakukan travel warning pada provinsi dan kota yang ditetapkan KLB?

Padahal saat Meksiko dan China dijangkiti wabah, pemerintah mengeluarkan kebijakan travel warning ke negara itu. Tapi, kenapa dengan KLB difteri tidak dikeluarkan kebijakan serupa, padahal di Indonesia.

CEO dan Founder Halal Corner, Aisha Maharani, pun heran dengan klaim sepihak yang meyatakan vaksin difteri halal.

KLIK JUGA: Gurihnya Bisnis Raksasa Vaksin

“Ngawur sekali. Jelas-jelas MUI menyatakan belum ada SH nya. Urusan halal jangan dipermainkan dong.” Ujar Aisha, pada Klik, 8/1/2018. Ia pun meminta seluruh pihak perlu meminta bukti kehalalan jika memang vaksin tersebut sudah halal.

“Gak bakal bisa mereka buktikan. La wong ngurus sertifikasi halalnya saja belum. Padahal sebelum menyatakan halal, harus diuji dulu. Ini diuji belum kok sudah main klaim,” sesalnya.

Ia meminta para Ulama untuk memperhatikan masalah ini. Terlebih kehalalan menjadi faktor sangat penting bagi umat Muslim. “Kalau darurat apanya yang darurat. Masa setiap ada kebijakan vaksin darurat terus. Jangan alasan lah. Urus saja sertifikasi halalnya agar masyarakat tenang.”

KLIK JUGA: Data Kemenkes: Cakupan Imunisasi Tinggi, Kasus Difteri Ikut Tinggi

Reporter : Sutopo    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0