22 Juli 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Mendagri: Soal Korupsi, Kepala Daerah Perlu Awasi Dirinya Sendiri


Mendagri: Soal Korupsi, Kepala Daerah Perlu Awasi Dirinya Sendiri
Sejak 2004-2017 sudah ada 371 kepala daerah yang tersandung korupsi. (Liputan6)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Data KPK menyebut, sejak 2004-2016 sebanyak 361 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Sampai Desember 2017, ada tambahan 10 kepala daerah yang terganjal kasus serupa.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memaparkan, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi sedikitnya 33 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

Ia pun menekankan, pengawas kepala daerah dari tindak pidana korupsi adalah dirinya sendiri.

Tjahjo menegaskan kesadaran kepala daerah terhadap area rawan korupsi sangat penting.

"Kalau pengawasan, yang mengawasi kepala daerah kan dirinya sendiri kan. Enggak bisa ngawasi 24 jam. Enggak ada. Pusat juga punya wakil, Gubernur. Gubernur enggak bisa mengawasi 24 jam. Jadi kembali ke diri masing-masing," ujar Tjahjo kepada wartawan, Senin, 5/2/2018.

Sebab, lanjut Tjahjo, sistem pencegahan korupsi kepala daerah saat ini sudah betul. Para kepala daerah pun, katanya, sudah mengetahui area rawan korupsi.

"Ya terkait perencanaan anggaran, maupun jual beli jabatan. Bolak-balik Presiden, Menkopolhukam dan juga saya sudah mengingatkan. Kalau sampai terjadi lagi masa yang disalahkan sistemnya, kan enggak," tegas Tjahjo.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, menetapkan Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli, sebagai tersangka suap dan gratifikasi sebesar Rp 6 miliar terkait sejumlah proyek di Jambi.

Setelah itu, KPK juga menetapkan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan di Pemkab Jombang.

Berdasarkan penelusuran KPK, sebagian uang suap yang diterima Nyono telah digunakan untuk biaya kampanye Pilkada mendatang.

Reporter : Desi Nirmala/ Rol    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0