22 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

DPR Desak KLHK Gugat Dalang Tumpahan Minyak di Balikpapan


DPR Desak KLHK Gugat Dalang Tumpahan Minyak di Balikpapan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (kanan) saat rapat kerja terkait upaya penanganan tumpahan minyak Teluk Balikpapan bersama Pertamina dan Komisi VII DPR. (Ant)


KLIKBALIKPAPAN.CO - Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyiapkan sanksi administratif dan gugatan perdata kepada pihak yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan di Balikpapan, Kaltim.

Permintaan itu disampaikan Komisi VII DPR RI dalam rapat kerja bersama KLHK dalam siaran pers KLHK yang diterima redaksi.

Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyatakan sanksi administratif dan gugatan yang disiapkan KLHK akan dilayangkan kepada pihak yang ditetapkan bersalah dalam penyidikan Polda Kalimantan Timur. 

Ia berujar, pihak yang bersalah itu telah menyebabkan pipa bawah laut pengangkut minyak mentah milik perseroan dari Terminal Lawe-lawe ke Kilang Balikpapan patah pada Sabtu, 31/3/2018 lalu. 

"Yang dimaksud adalah pihak yang menyebabkan patahnya pipa bawah laut. Tentu menunggu penyelidikan Polda Kalimantan Timur menetapkan siapa yang bersalah," kata Herman.

Selain itu, Komisi VII DPR RI juga meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignatius Jonan, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Direktur Utama PT. Pertamina Dwi Soetjipto untuk menuntaskan tindakan telah dilaksanakan atas terjadinya bencana tumpahan minyak ini, bersama pihak terkait lainnya demi memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Komisi VII DPR RI pun meminta KLHK mewajibkan penanggung jawab kawasan yang berisiko tinggi untuk membuat analisis risiko lingkungan, sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Siti mengatakan, KLHK lebih fokus pada upaya pengawasan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan di sekitar Teluk Balikpapan, untuk pengendalian pencemaran sambil menghitung proyeksi ganti rugi dan sebagainya. 

"KLHK juga mengikuti perkembangan dan dampak tumpahan minyak terhadap sumberdaya hayati, sedangkan untuk penegakan hukum, KLHK mengikuti proses untuk melihat unsur-unsur pelanggaran," ujarnya.

Gugatan perdata baru bisa dilakukan bila polisi telah menetapkan tersangka dalam kasus tumpahan minyak ini.

 

Reporter : Nina Karmila/ Int    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0