22 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Membangun Kesepahaman Urgensi Konservasi di Era Otonomi Daerah


Membangun Kesepahaman Urgensi Konservasi di Era Otonomi Daerah
Ist

KLIKBALIKPAPAN.CO - Pengelolaan Kawasan konservasi perairan semakinkompleks pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah. Di satu sisi Kabupaten/Kota tidakmemiliki kewenangan untuk mengelola Kawasan KonservasiPerairan Daerah (KKPD), sementara di sisi lain, Provinsimemiliki keterbatasan untuk mengelola KKPD, mulaidarianggaran, SDM hingga jauhnya rentang kendali. 

Ditengah ketidakjelasan tersebut, keberlanjutan KKPD dihadapkan pada ancaman praktik-praktik destructive fishing. Bermula dari permasalahan tersebut, Satuan Tugas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kepulauan Derawan dan PerairanSekitarnya (KDPS) KabupatenBerau, Provinsi Kalimantan Timur Bersama GIZ dan TNC menggelar Sosialisasi KKP3K KDPS di Hotel Bumi Segah, Kabupaten Berau, Selasa, 15 Mei 2018.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Berau, Agus Tamtomomengungkapkan bahwa kepedulian Pemerintah KabupatenBerau dalam mengawal KKP3K KDPS adalah dalam rangkamewujudkan visi Kabupaten Berau untuk pemanfaatansumberdaya alam secara berkelanjutan. Hal ini sangat wajar, karena KKP3K KPDS adalah jantungnya bagi keberlanjutanusaha perikanan dan penggerak roda ekonomi wisata bahari.

Namun demikian, dalam perjalanannya, pencabutankewenangan yang menjadikan Pemerintah Provinsi sebagaipihak yang diberikan mandate belum optimal dalam mengelolaKKP3K KDPS. 

“Permasalahan krusial pengelolaan KKPD oleh PemerintahProvinsi pasca penghapusan kewenangan kabupaten/kota, antara lain: belum tersedianya anggaran, masih terbatasnya personil/SDM, jarak yang cukup jauh, dan sarana dan prasarana yang belum lengkap”, ungkap Ketua Panitia Sosialisasi, YundaZuliarsih.

Lebih lanjut Yunda menambahkan, untuk mengatasipermasalahan yang ada, maka Pemerintah Provinsi Kaltimmelalui Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Kaltim No. 532.13/K 103/2018 tentang Satuan Tugas Pengelolaan KKP3K KDPS. Sebagai lembaga transisi, Satgas yang diberikanmandat selama 3 tahun ini terus mencari bentuk kelembagaan yang ideal untuk pengelolaan KKP3K KDPS yang bersifatkolaboratif dan mampu bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan para pemangku kepentinganlainnya. 

Pada penghujung acara, para pihak melakukanpenandatanganan deklarasi dukungan dalam menjaga KKP3K KDPS. Hal ini sebagai bentuk komitmen Bersama untukmendukung dan mencoba merumuskan formulasi kebijakanterbaik dalam mengelola KKP3K KDPS. 

 

Reporter :     Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0