22 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Ombudsman RI: Masyarakat Berhak Tolak Vaksin Belum Halal


Ombudsman RI: Masyarakat Berhak Tolak Vaksin Belum Halal
Komisioner Ombudsman RI, Alvin Lie. (Gi)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Program vaksin MR atau Rubella yang dinyatakan MUI dan LPPOM MUI belum halal, membuat resah kaum Muslim. Warga Balikpapan menolak buah hatinya diberi vaksin.

Menyoal itu, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie, angkat bicara. Menurutnya masyarakat perlu diberi informasi jujur dan terbuka terkait program vaksin.

"Jika memang halal, buktikan sesuai UU. Jika belum, masyarakat berhak menolaknya," ujar Alvin Lie, saat dihubungi Klik, Kamis, 19/7/2018 siang.

Ia menegaskan bila dalam perjalanan program itu ada hal-hal yang meresahkan masyarakat, pihaknya berharap warga aktif untuk melaporkan tenaga kesehatan yang melakukan kebohongan, memaksa atau mengancam.

"Kalau ada yang memaksa, meresahkan masyarakat, segera laporkan ke Ombudsman. Untuk wilayah Kaltim bisa lapor ke Ombudsman terkait," tuturnya.

KLIK JUGA: Warga Balikpapan Ragukan Kehalalan dan Keamanan Vaksin

Alvin Lie meminta pelaksanaan program bisa dilakukan terbuka, transparan dan jujur. Terutama soal status kehalalan dan keamanannya.

"Kalau klaimnya halal ya dibuktikan. Bukan cuma klaim saja. Kalau belum halal, ya jujur dan terbuka. Bagi warga yang menolak jangan dipaksa," tegasnya.

Sebelumnya warga Balikpapan mengaku takut akan status kehalalan dan keamanan vaksin. Menyusul dikeluarkannya peringatan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat terkait vaksin MR belum halal, dan banyaknya korban usai vaksin.

Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain, menegaskan vaksin MR atau campak rubella belum pernah diuji di MUI sesuai UU Jaminan Produk Halal.

"Vaksin itu haram menurut MUI. Belum halal. Dalam hal ini perlu diviralkan kebohongan Kemenkes agar anak umat Islam tidak dimasukkan vaksin haram," tegas KH Tengku.

MUI juga meminta orangtua Muslim untuk melindungi anaknya dari bahan-bahan yang haram.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama atau Kapus Halal BPJH Kemenag, Siti Aminah, tutut mengimbau masyarakat agar mengikuti MUI.

"Kalau MUI bilang belum halal, berarti memang belum. Karena kewenangan penentuan produk halal ada di MUI. Masyarakat harus mengikutinya," tegasnya.

Menurutnya produk halal adalah hak konsumen. Hal itu diatur pula dalam UU Jaminan Produk Halal tahun 2014. Rencananya program vaksin MR atau Campak Rubella akan digelar di Balikpapan per Agustus-September 2018.

KLIK JUGA: MUI: Kemenkes Berbohong soal Kehalalan Vaksin

Reporter : Agung    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0