22 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Kontroversi Vaksin, DPRD: Serahkan pada Masyarakat, Jangan Dipaksa


Kontroversi Vaksin, DPRD: Serahkan pada Masyarakat, Jangan Dipaksa
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Mieke Henny.

KLIKBALIKPAPAN.CO –  Setiap digulirkannya program vaksin selalu memantik kontroversi di masyarakat. Terutama soal status kehalalan dan keamanannya. Tak terkecuali dalam rencana program vaksin MR atau Campak Rubella yang bakal digelar di Balikpapan, Agustus – September mendatang.

Majelis Ulama Indonesia, LPPOM MUI, Kemenag RI juga telah mengingatkan masyarakat agar mengikuti imbauan MUI terkait belum halalnya vaksin terkait. LPPOM MUI bahkan menginformasikan status kehalalan di laman resminya. Masyarakat Muslim pun menjadi resah atas program tersebut.

KLIK JUGA: Vaksin Rubella Tidak Terdaftar di Situs Halal MUI

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Mieke Henny, mengaku permasalahan ini menjadi dilematis. Satu sisi menjadi program kesehatan, sisi lain terbentur keyakinan bagi umat Muslim.

Terlebih sejumlah pihak mulai ICMI, Halal Corner, pegiat halal, dan masyarakat Muslim lain juga mengingatkan pentingnya vaksin yang halal. Ia menyesalkan Kemenkes yang enggan menyerahkan sampel untuk diuji status kehalalannya.

Apalagi Wakil Direktur LPPOM MUI Bidang Sertifikasi, Ir. Muti Arintawati, meminta agar pihak Kemenkes dan semua yang terlibat dalam program ini memberi informasi jujur, transparan dan terbuka.

Menurut Muti, sampai saat ini belum ada perkembangan baru terkait status vaksin Rubella. Vaksin tersebut belum memiliki sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.

KLIK JUGA: Kemenag RI: Status Kehalalan Vaksin, Umat Harus Ikuti MUI

"Jaminan kehalalan produk sangat penting dalam memenuhi hak konsumen. Sampai saat ini produk vaksin yang sudah bersertifikat halal adalah vaksin meningitis dan vaksin flu," tegasnya.

Mieke Henny pun meminta agar pihak terkait yang melaksanakan program ini menghormati hak umat Muslim untuk tidak memaksakan kehendaknya. “Serahkan keputusan pada masyarakat. Jangan dipaksa. Ini masalah keyakinan yang dilindungi UU,” tegasnya, 19/7/2018. Ia juga heran akan program ini. Terlebih mengacu data Kemenkes RI, tidak ada kasus campak di Kaltim.  Selaiknya tak perlu lagi memberi vaksin.

“Nanti akan kita rapatkan. Ini belum koordinasi lagi, Ibu Ballerina (Kadinkes Balikpapan) kabarnya sedang sakit. Tapi ya sebaiknya program ini jangan dipaksa, yang mau silakan, yang tidak ya silakan. Jangan gunakan paksaan, nanti malah melanggar Undang-undang,” ingatnya.

KLIK JUGA: LPPOM MUI: Vaksin yang Halal hanya Meningitis dan Flu

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie, juga angkat bicara. Menurutnya masyarakat perlu diberi informasi jujur dan terbuka terkait program vaksin.

"Jika memang halal, buktikan sesuai UU. Jika belum, masyarakat berhak menolaknya. Bagi warga yang menolak jangan dipaksa," ujar Alvin Lie, saat dihubungi Klik, Kamis, 19/7/2018 siang.

Ia menegaskan bila dalam perjalanan program itu ada hal-hal yang meresahkan masyarakat, pihaknya berharap warga aktif untuk melaporkan tenaga kesehatan yang melakukan kebohongan, memaksa atau mengancam.

"Kalau ada yang memaksa, meresahkan masyarakat, segera laporkan ke Ombudsman. Untuk wilayah Kaltim bisa lapor ke Ombudsman terkait," tuturnya.

Warga Balikpapan mengaku takut akan status kehalalan dan keamanan vaksin. Menyusul dikeluarkannya peringatan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat terkait vaksin MR belum halal, dan banyaknya korban usai vaksin.

KLIK JUGA: Warga Balikpapan Ragukan Kehalalan dan Keamanan Vaksin

Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain, menegaskan vaksin MR atau campak rubella belum pernah diuji di MUI sesuai UU Jaminan Produk Halal.

"Vaksin itu haram menurut MUI. Belum halal. Dalam hal ini perlu diviralkan kebohongan Kemenkes agar anak umat Islam tidak dimasukkan vaksin haram," tegas KH Tengku.

MUI juga meminta orangtua Muslim untuk melindungi anaknya dari bahan-bahan yang haram.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama atau Kapus Halal BPJH Kemenag, Siti Aminah, tutut mengimbau masyarakat agar mengikuti MUI.

"Kalau MUI bilang belum halal, berarti memang belum. Karena kewenangan penentuan produk halal ada di MUI. Masyarakat harus mengikutinya," tegasnya.

KLIK JUGA: MUI: Kemenkes Berbohong soal Kehalalan Vaksin

KLIK JUGA: Ombdusman RI: Masyarakat Berhak Tolak Vaksin Belum Halal

Reporter : Agung    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0