23 April 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Tak Halal, Sejumlah Kepala Daerah Hentikan Vaksinasi MR


Tak Halal, Sejumlah Kepala Daerah Hentikan Vaksinasi MR
Surat MUI ke Kemenkes. (IST)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Paska desakan MUI Pusat terkait vaksin MR, sejumlah Kepala Daerah di Indonesia mulai menghentikan program tersebut.

Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Roesman memutuskan untuk menghentikan program vaksin MR sampai ada kejelasan status halalnya. Selama ini vaksin tersebut belum pernah sekalipun diuji MUI.

"Kita sudah perintahkan untuk menunda imunisasi MR karena belum ada sertifikat halal dari MUI," papar Roesman, seperti dikutip dari Harian Belitong Ekpres, 2/8/2018.

Menurutnya, program itu harus dihentikan saat ini. Berlanjut atau tidak tergantung pengujian sampel MUI. "Kalau mendapat sertifikat halal, lanjut. Kalau belum, ya kita tunda," jelasnya.

Selain Babel, di Sumatera desakan penghentian dilakukan DPRD Sumut. Ketua Komisi E DPRD Sumut, Ahmadan Harahap menegaskan, pihaknya tidak setuju jika program ini dilanjutkan.

"Jika belum ada sertifikat halal MUI, kami juga tidak setuju dilakukan. Tunda dulu sampai jelas sertifikasi halalnya," tegasnya.

Terkait hal ini, Klik mengkonfirmasi MUI Pusat. Selama ini diakui MUI, sampel vaksin MR belum pernah diuji laboratorium di LPPOM MUI.

Karena itu pihak MUI akan kembali memanggil Kemenkes RI untuk menegaskan perkara status halalnya.

Sekretaris Fatwa MUI Pusat, Asrorun Ni'am Sholeh, membenarkan kebingungan umat Muslim terkait status kehalalan vaksin MR. Dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Kemenkes.

"Ya benar, kami akan lakukan pertemuan dengan Kemenkes," ujarnya. Rencananya tanggal 8 Agustus mendatang.

Sedangkan Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain, merasa janggal dengan sikap Kemenkes yang selalu mengulur waktu memberi sampel vaksin. Tapi, di lapangan telah membuat propaganda kehalalan sepihak.

"Halal dari mana, diuji saja belum. Kemenkes telah melakukan kebohongan," tegasnya. Ia mendesak Kemenkes menghentikan program ini. MUI juga meminta KPK dan BPK untuk menelisik program tersebut.

Di Balikpapan, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Mieke Henny, belum merespon pertanyaan yang dilontarkan Klik. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Ballerina, masih menunggu instruksi Kemenkes.

Reporter : Dicky Sera    Editor :



Comments

comments


Komentar: 0