22 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

MUI: Yang Klaim Vaksin MR Sudah Punya Sertifikasi Halal, Bakal Dituntut Hukum


MUI: Yang Klaim Vaksin MR Sudah Punya Sertifikasi Halal, Bakal Dituntut Hukum
Majelis Ulama Indonesia.

KLIKBALIKPAPAN.CO - Majelis Ulama Indonesia Pusat dan beberapa daerah di Indonesia telah mengeluarkan larangan bagi umat Muslim untuk melakukan vaksin MR, sampai status halalnya jelas.

Sekaligus meminta menghentikan program ini. Mulai MUI Tanjung Balai, Lampung sampai Surabaya. Bahkan, MUI Surabaya menekankan jika vaksin MR haram.

Pun dengan MUI Kepulauan Riau yang mengimbau warga tidak ikut imunisasi campak. Hal ini tertuang dalam surat edaran nomor Ket-53/DP-P-V/VII/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 30 Juli 2018.

MUI Pusat pun geram terhadap informasi yang menyebut vaksin MR telah halal dan mengantongi sertifikat halal. Padahal diuji sampelnya saja belum pernah.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, M. Cholil Nafis, LC, Ph D, menekankan, pemerintah wajib memenuhi hak warga Muslim di Indonesia untuk mengkonsumsi dan berobat dengan yang halal.

Ia memberi ultimatum keras bila masih terjadi pembohongan publik terkait status kehalalan vaksin MR atau Rubella.

"Setelah pemberitahuan ini, pemerintah dan petugas vaksin MR jangan pernah menyebut bahwa vaksin MR sudah mendapat sertifikat halal dari MUI. Jika masih melakukan itu berarti melakukan kebohongan publik yang dapat dituntut secara hukum," tekan Cholil, dalam rilis yang diterima redaksi.

Dihubungi terpisah, Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain, menilai ada kepentingan besar di balik pemaksaan vaksin MR.

"Ada konspirasi kepentingan bisnis. Kemungkinan ini yang mesti menjadi pintu masuknya BPK dan KPK," tekan Kiai Tengku saat dihubungi Klik, 3/8/2108.

KH Tengku menambahkan, hal yang sangat mengherankan pernyataan Menkes di media seolah-olah yang menghambat pelaksanaan vaksinasi adalah MUI sehingga dapat menyebabkan kematian dimana-mana.

Kiai Tengku menekankan, padahal pihak Kemenkes lah yang sudah setahun tidak memberikan sampel vaksin untuk diperiksa.

"Perlu dicatat yang berhak menyatakan halal atau haram atau boleh karena darurat menurut UU adalah MUI. Bukan Kemenkes, apalagi Menkes. Jadi jangan mengangkangi UU walau jabatannya seorang menteri. Silakan tulis," tegasnya.

Reporter : Dicky Sera    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0