19 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Ratusan Diopname dan 56 Wafat Setelah Divaksin, Orangtua Korban Ngadu ke MUI


Ratusan Diopname dan 56 Wafat Setelah Divaksin, Orangtua Korban Ngadu ke MUI
Salah satu orangtua korban vaksin, Seliawati. (dok)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Para orangtua yang anaknya menjadi korban vaksin atau kejadian ikutan paska imunisasi atau KIPI, menyampaikan aduan kepada Majelis Ulama Indonesia, hari ini, 28/8/2018.

Mereka diterima Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat KH Tengku Zulkarnain dan sejumlah Pimpinan Harian MUI lainnya, di kantor MUI, Jalan Proklamasi 51, Jakarta Pusat. 

Pertemuan ini diinisiasi Komunitas Halal Corner dan Komunitas Thinker Parents serta masyarakat Muslim dari pelbagai daerah di Indonesia. Turut hadir mendampingi korban CEO Halal Corner Aisha Maharani, ahli Patologi Anatomi dr. Susilorini, dan sejumlah dokter serta relawan pemerhati korban vaksin atau KIPI.

KLIK JUGA: Sejarah di Indonesia, Korban Vaksin Terima Rp 500 Juta

Angelin Rike Hadiana, relawan pencatat data KIPI menerangkan pihaknya menyerahkan data-data korban KIPI kepada MUI. Kemudian diharapkan MUI dapat meninjau kembali fatwa Nomor 33 Tahun 2018 yang membolehkan (mubah) penggunaan vaksin MR meski jelas mengandung babi.

Pertemuan orangtua korban vaksin dengan Pimpinan Harian MUI. (dok)

"Kami ingin menyampaikan uneg-uneg berupa pelanggaran tenaga kesehatan (nakes) tentang pelintiran fatwa MUI No 33 tahun 2018, data KIPI, dan sharing korban KIPI. Semoga ulama MUI dapat menimbang kembali atau menyempurnakan kembali fatwa tersebut," harap Angelin pada KLIK, 28/8/2108.

Angelin melanjutkan, dalam catatannya hingga 2018 ini ada 56 orang korban KIPI yang meninggal dunia. Ratusan orang diopname, dan sebagian mengalami kelumpuhan.

KLIK JUGA: MUI Nilai Saat Ini Belum Sampai Kondisi Darurat Rubella

"Kebanyakan orang tua tidak mau memperpanjang masalah KIPI yang menimpa anak mereka. Namun ada juga beberapa orang tua yang akan menempuh jalur hukum. Kami sujud syukur hari ini bisa bertemu MUI. Terimakasih untuk semua masyarakat Muslim khususnya yang membantu donasi bagi korban KIPI dan mempertemukan orangtua korban dengan MUI," tutur Angelin.

Ia menekankan, "Tujuan pertemuan supaya tidak boleh lagi ada kewajiban vaksin dan dalam memberi vaksin anak tidak boleh diam-diam. Semua harus izin orangtua, tidak memaksa dan mentaati UU Internasional, UUD 1945 serta UU terkait. Setiap tubuh anak itu berbeda jadi tidak semua main paksa divaksin," ingatnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus melaksanakan kewajibannya terhadap korban vaksin. "Para korban vaksin atau KIPI harus diberi kompensasi seperti di luar negeri," desaknya.

KLIK JUGA: Ngeri, Nyawa Anak SD Melayang Usai Vaksin MR

Salah satu orangtua korban yang anaknya meninggal dunia setelah divaksin, Seliawati Rahardjo, mendesak pemerintah memberi vaksin yang halal dan aman.

"Jangan memaksa vaksin haram dan berbahaya ke anak-anak Indonesia. Anak saya menjadi korban setelah divaksin hingga meninggal dunia," kisahnya, pada KLIK.

Seliawati melanjutkan, tidak ada makhluk di dunia ini yg ingin menjadi korban. Sejatinya korban muncul dikarenakan adanya keteledoran manusia itu sendiri.

Apalagi, sambungnya, jika korban berhubungan erat dgn kebijakan pemerintah.

KLIK JUGA: Video Vaksin MR dalam Catatan Media

"Kami selaku korban yang muncul akibat daripada program wajib pemerintah yaitu imunisasi meminta dengan sangat agar pemerintah mulai serius menangani masalah yang timbul dari program imunisasi tersebut," tegasnya.

Delegasi orangtua korban vaksin bersama Wasekjen MUI Pusat, KH Tengku Zulkarnain. (dok)

Masalah yang dimaksud Seliawati, yakni mulai perbaikan SOP pemberian vaksin, edukasi tentang KIPI berat kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, membuat regulasi korban KIPI.

"Hingga pertanggung jawaban pemerintah secara materi dan immateri. Semua ini agar program tersebut menjadi lebih baik ke depan," ingatnya.

KLIK JUGA: Sehat Ceria, Usai Divaksin MR Bocah Balikpapan Ini Tak Bisa Jalan Normal

Kepada MUI orangtua korban vaksin juga meminta agar MUI menjadi penjaga umat Muslim.

"Pada MUI, kami meminta fatwa haram tentang vaksin dipertegas dan lebih mengikat. Mengingat vaksin ini memiliki efek samping berat yaitu sakit atau meninggalnya si penerima vaksin dengan cepat," jelasnya.

Sebelumnya, Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain, mengamini jika banyak desakan masyarakat agar pelaksanaan vaksin MR dihentikan lantaran keharaman dan banyaknya korban.

KLIK JUGA: MUI: Dokter Jangan Sok Membahas Fatwa MR

Dalam komunikasi elektronik dengan KLIK, Selasa 28/8/2108, Kiai Tengku juga mengingatkan tidak benar kabar adanya pertemuan antara MUI dengan Kemenkes yang kemudian melanjutkan vaksin MR.

"Tidak benar ada kesepakatan antara MUI dan Kemenkes. Berita itu menyesatkan," tegasnya. Bahkan MUI sendiri menekankan Fatwa Haram vaksin MR yang masih membolehkan vaksin dengan kondisi keterpaksaan masih bisa diubah.

Kalau ada bukti dari korban tentang bahayanya vaksin MR maka fatwa bisa diubah menjadi haram mutlak. Istilah darurat dan keterpaksaan, selama ini bukan datang dari MUI. Melainkan dari Kemenkes dan sejumlah dokter yang kerap melayani penjualan vaksin.

KLIK JUGA: Vaksin MR Makan Korban Lagi, Ada yang Wafat Sampai Lumpuh

Reporter : Dicky Sera    Editor : KLIK Group



Comments

comments


Komentar: 0