19 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Badan Kepegawaian Negara: 2.357 PNS Korupsi Terima Gaji


Badan Kepegawaian Negara: 2.357 PNS Korupsi Terima Gaji
Ilustrasi, PNS. (Gi)

KLIKBALIKPAPAN.CO – Badan Kepegawaian Negara mengungkapkan fakta mencengangkan. Ada 2.674 Pegawai Negeri Sipil terlibat kasus hukum korupsi.

Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Bima Haria Wibisana merinci, dari 2.674 PNS, yang diberhentikan secara tidak hormat ada 317 orang. Sedangkan, 2.357 PNS ditemukan masih aktif dan tetap menerima gaji. Padahal, mereka sedang ditahan dan menghadapi kasus hukum korupsi.

Bima mengingatkan, angka itu bisa terus bertambah lantaran proses verifikasi masih berlangsung. Data itu diperoleh BKN tidak mudah karena pengadilan tidak memberikan datanya langsung. BKN kemudian menggandeng Kemenkum HAM untuk memperoleh data-data napi dengan latar belakang PNS.

Tantangan lain yang dihadapi BKN yakni bagaimana memverifikasi ribuan data PNS tersebut. Sebab dalam putusan pengadilan tidak ada keterangan NIP.

"Kami harus yakin betul supaya sanksi yang kami jatuhkan tidak keliru," ujar Bima saat memberi keterangan pers di gedung KPK, belum lama ini.

Informasi keterlibatan ribuan PNS dalam kasus korupsi membuat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ikut menyambangi gedung KPK terkejut. Ia mengaku seperti kebobolan.

"Jujur, kami memang tidak memiliki data terintegrasi, sehingga ASN ini bisa lolos," ujar Tjahjo. Untuk pemilihan PNS eselon II, dilakukan menggunakan tes tertulis. Sedangkan pejabat eselon III dan eselon IV diusulkan langsung oleh kepala daerah ke Mendagri.

Kelakuan kepala daerah ini, tutur Tjahjo, kerap mengada-ada. Mereka tetap memilih mengangkat pejabat eselon III dan IV walau tetap bermasalah secara hukum. Kemungkinan, karena hubungan keduanya sudah dekat.

"Setelah ASN itu diangkat, kami baru mendapat protes, loh kok si A diangkat? Padahal punya masalah ini dan itu," tutur Tjahjo.

Ia mengaku tidak habis pikir dengan kejujuran oknum pejabat di daerah. Terkait kejujuran ini, ia juga sempat dibuat malu di depan Joko Widodo. Saat itu, Kemendagri hendak menunjuk sekretaris daerah di suatu provinsi. Setelah dilakukan pelbagai pengecekan data tidak ada masalah. Akhirnya, keluarlah keputusan presiden.

"Namun, nyatanya, sekda tersebut sedang menjadi terdakwa. Saya sangat malu. Keppres itu akhirnya dicabut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," cerita Mendagri. Ternyata, kisah Tjahjo, praktik itu sudah lama terjadi hanya karena tidak ada integrasi data.

Reporter : Deden/Int    Editor : KLIK Group



Comments

comments


Komentar: 0