20 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Ribuan Koruptor Berstatus PNS Aktif, Pemecatan Wewenang Kepala Daerah


Ribuan Koruptor Berstatus PNS Aktif, Pemecatan Wewenang Kepala Daerah
Ilustrasi. (Int)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Badan Kepegawaian Negara mengungkap, ada 2.674 PNS yang korupsi dan dipenjara, tapi mayoritas masih berstatus pegawai aktif.

Dari 2.674 PNS koruptor, sekitar 317 di antaranya sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Sisanya masih berstatus PNS aktif.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menyebut, pemecatan sebanyak 2.150 PNS yang berstatus terpidana korupsi bukan sepenuhnya di tangan Kemendagri.

Menurutnya, sesuai undang-undang, kewenangan pemecatan menjasi tugas kepala daerah setempat yang memiliki hak untuk melakukan pemecatan.

"Yang pecat adalah kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN," ujarnya, dikutip dari Jawa Pos, Selasa, 11/9/2018.

Bahtiar menjelaskan posisi Mendagri hanya sebagai pembina dan pengawas penyelenggara pemerintahan daerah. Itu semua, sebutnya sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

"Mendagri hanya membantu mendorong agar kepala daerah melaksanakan UU dalam hal ini UU 5 tahun 2014 tentang ASN. Posisi ASN sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian," terangnya.

Sedangkan untuk memutuskan pemecatan terhadap ribuan terpidana korupsi berstatus PNS aktif ini, pihak Kemendagri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional akan melakukan rapat gabungan.

"Untuk pemantapan pelaksanaanya tersebut, direncanakan Kamis (13/9) jam 14.00 WIB akan dilaksanakan rapat antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN," jelasnya.

Saat disinggung penelusuran dana yang sudah diterima para PNS yang tetap digaji walau terbelit kasus korupsi. Ia menegaskan itu ranah dan wilayah penegak hukum.

"Soal aliran dana dan lain-lain wilayah aparat penegak hukum," paparnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menegaskan akan memecat 2.150 PNS yang terlibat korupsi.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Menpan RB, BKN akan diberhentikan secara tidak hormat.

"Sudah memiliki kekuatan hukum tetap sidang tipikor, tapi sampai saat ini masih menerima gaji dan belum diberhentikan," ujarnya.

Reporter : Deni Nuswantara/ Int    Editor : KLIK Group



Comments

comments


Komentar: 0