20 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Eksklusif Berita Rekomendasi

Pemerhati Sosial: Kesadaran Masyarakat soal Efek Samping Vaksin Makin Tinggi


Pemerhati Sosial: Kesadaran Masyarakat soal Efek Samping Vaksin Makin Tinggi
Informed Consent bahan dan metode vaksin MR dari SII, mengandung unsur human diploid cell atau MRC-5. (WHO)

KLIKBALIKPAPAN.CO – Banyaknya korban jiwa setelah disuntik vaksin terutama vaksin MR, melecut semangat masyarakat untuk mencari lebih banyak tentang pengetahuan efek samping vaksin.

Hal itu diutarakan Pemerhati Sosial, Agung Prabowo, Senin, 17/9/2018. Menurutnya, mencuatnya kasus korban cedera vaksin atau Kejadian Ikutan Paska Imunisasi alias KIPI, menjadi fenomena gunung es di kalangan masyarakat menengah bawah.

“Kita lihat saja di televisi dan koran banyak pemberitaan jatuhnya korban setelah divaksin, baik di Jawa maupun Luar Jawa,” ujarnya.

KLIK JUGA: Vaksin MR Makan Korban Lagi, Ada yang Lumpuh sampai Wafat

Ia mengatakan tidak diakuinya korban KIPI menjadi pelecut bagi masyarakat yang sadar literasi untuk mencari informasi dan pengetahuan lebih jauh tentang dampak negatif vaksin, terutama vaksin MR dan Difteri.

“Saat korban KIPI tak diakui, hal itu malah menjadi bumerang. Orangtua korban mengadu ke tetangganya, temannya, menjadi daya getuk tular mulut ke mulut. Ini membuat masyarakat makin takut dan timbul kesadaran mencari informasi KIPI,” jelasnya. Akhirnya, lanjut Agung, orangtua korban melaporkan ke MUI Pusat.

Menurutnya, setiap produk pasti memiliki efek samping. Apalagi vaksin sebagai produk kimia yang diolah dengan bahan dan proses sangat rumit.

KLIK JUGA: Gereja: Secara Moral Tak Dibenarkan Vaksin Dibuat dari Janin

“Informasi ini tidak sampai ke orangtua. Informed consent nya kok tidak diberikan. Beda sekali dengan di luar negeri. Akhirnya masyarakat kritis, mencari sendiri.”

Apalagi, tambah Agung, Majelis Ulama Indonesia telah menegaskan bahan vaksin MR mengandung unsur babi dan organ tubuh manusia atau cell janin yang diaborsi (human diploid cell). Informasi ini seharusnya terus disampaikan pada masyarakat sebagai bagian dari hal konsumen. "Indonesia kan mayoritas Muslim, masa informasi seperti ini disembunyikan. Ya jangan begitu lah," tegasnya.  

Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat berhak mengetahui apapun yang akan diberikan pada buah hatinya. Hal ini sesuai landasan UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Kesehatan dalam hal ini hak-hak pasien, dan undang-undang lain. "Sekarang sudah sesuai aturan belum pelaksanaannya. Kan enggak. Ini menimbulkan gejolak akhirnya, menimbulkan penolakan massif."  

Selain itu, sambungnya, tata cara laksana imunisasi dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut. “Misalnya banyaknya berita tentang pemaksaan. Masyarakat pasti mikir dong, ada apa ini kok dipaksa-paksa? Ditambah status vaksin yang haram,” jelasnya.

KLIK JUGA: Ibu Korban: Pak Walikota Rizal Tolong Bantu Sembuhkan Anak Saya

Ia pun menyayangkan pelaksanaan program yang hanya mengejar cakupan tapi tidak kurang mengindahkan aturan. Di pelbagai daerah di Indonesia, ujarnya, banyak sekali kasus pemaksaan.

“Kemudian saat mereka mau divaksin, lalu anaknya menjadi korban setelah divaksin. Tapi pihak pelaksana tidak mau mengakui sebagai KIPI, ya siapa yang tidak takut begitu,” ujarnya.

Ia mengilustrasikan, logikanya setiap ada kasus keracunan massal yang menjadi penyebabnya adalah makanan.

“Tapi hal itu tidak berlaku bagi vaksin. Anak-anak yang sehat lalu disuntik vaksin kemudian sakit, ada yang meninggal tapi tak pernah diakui karena vaksin. Padahal sebelumnya mereka sehat. Masyarakat akhirnya berpikir kritis. Kenapa dengan vaksin ini,” ujarnya.

KLIK JUGA: Usai Divaksin MR Siswa SD Muntah Darah dan Meninggal

Dari situ, lanjutnya, masyarakat semakin mencari informasi lebih detil tentang efek samping vaksin. “Harus dipahami bahwa masyarakat kita saat ini semakin kritis. Apalagi akses informasi mudah diperoleh. Masyarakat pun terus mencari informasi detil tentang vaksin, membandingkan kasus di luar negeri, kok beda di sana lebih dihargai. Nah ini menjadi pemicu juga rendahnya cakupan,” jelasnya.

Ia pun menyarankan agar pelaksanaan vaksin bisa segera dievaluasi. Misalnya, memberi informed consent, melakukan persuasif, membebaskan pilihan pada masyarakat.

Informed Consent yang menjelaskan bahan dan metode vaksin MR dari SII. (WHO)

“Jangan dipaksa. Malah berontak nanti. Kembalikan saja kebijakannya seperti zaman pak Sby atau sebelumnya. Gejolak penolakan kan hanya ada era penguasa sekarang. Kenapa? Karena cara-caranya kurang elok. Evaluasi dong,” ingatnya.

Apalagi, sambungnya, penolakan datang justru dari orangtua yang rutin melakukan imunisasi bagi anaknya. Tapi dengan banyaknya korban KIPI, korban tidak diakui, dilakukan dengan pemaksaan akhirnya menjadi bumerang.

“Kalau mau sesuai target cakupan, perbaiki caranya. Jangan dengan pemaksaan, lakukan saja dengan cara manusiawi. Kayak zaman presiden dulu-dulu aja lah caranya. Gak usah dipaksa. Yang nolak banyak orangtua pro vaksin kan,” ujarnya.

KLIK JUGA: Orangtua Korban ke MUI: Kami Provaksin Jadi Korban Usai Divaksin

Ia juga menyesalkan bentuk-bentuk negatif lain dalam kampanye imunisasi MR. Misalnya, sambung Agung, masyarakat ditakut-takuti akan dampak bahaya campak dan rubella.

“Itu kan penyakit waktu kita kecil dulu. Kalau dibikin takut gitu, masyarakat malah mikir, apalagi pembelaan terhadap KIPI minim sekali,” tuturnya. Terbaru, sambungnya, kasus di Banjarmasin. Menurutnya, media memberitakan tingginya pasien rubella.

“Namun, faktanya pihak Pondok Pesantren membantah santrinya kena rubella. Lalu menjadi viral. Ada juga media setempat lainnya meragukan data pasien. Akhirnya kan pada menolak. Jangan karena kejar cakupan malah bikin bumerang. Jadi rendahnya cakupan gara-gara metodenya tidak elok.”

KLIK JUGA: Praktisi Hukum Kaltim: Surat Penolakan Vaksin MR Bentuk Teror

Sebelumnya, Wakil Sekjen MUI pusat, KH Tengku Zulkarnain dan Dr Amirsyah Tambunan, serta Ketua Ketua MUI yakni Dr KH Sodikun MSi, menerima keluhan para orangtua yang anaknya meninggal setelah disuntik vaksin. Baik vaksin MR maupun difteri.

Dalam pertemuan, Ahli Patologi dr Susilorini, Msi.med, SpPA mendorong pihak kesehatan melakukan pengujian klinis lanjutan untuk vaksin MR atau campak rubella.

“Selama ini vaksin lewat fase 3 (uji klinis) dipasarkan, tidak ada uji fase 4, yang melihat post marketing surveillancenya untuk jangka yang panjang. Rata-rata post marketingnya hanya berlangsung 5 tahun tidak sampai 20-40 tahun,” paparnya.

Ia menekanan, “Padahal kita bicara produksi vaksin menggunakan sel hewan atau sel hewan kemungkinan kerusakan genetik karena pencemaran DNA dari virus hewan, DNA dari hewan, itu bisa menyebabkan mutagenesis gen manusia, dan itu sudah diakui WHO,” jelas dr Rini di hadapan unsur Pimpinan MUI Pusat.

Pertemuan yang dihadiri para orangtua korban vaksin mengeluhkan nasibnya yang tidak dipedulikan pemerintah. Padahal mereka berasal dari orangtua yang rutin melakukan imunisasi bagi anaknya. Mereka mendorong agar pemerintah lebih peduli soal korban KIPI.

KLIK JUGA: Warga Balikpapan Ragukan Kehalalan dan Keamanan Vaksin

Dari data yang diperoleh KLIK, cakupan imunisasi MR di 28 provinsi di Luar Jawa sampai bulan ini baru sebesar 30-40 persen. Cakupan ini jauh dari yang ditargetkan sebesar 95 persen. Balikpapan sendiri berkisar 40 an persen.

Daerah paling rendah adalah Aceh. Cakupan yang rendah lainnya juga didominasi daerah Muslim. Sedangkan cakupan tinggi didominasi daerah non Muslim, seperti Papua.

Hal ini menyusul keluarnya Fatwa MUI 33/2018 yang menyatakan vaksin MR produksi SII mengandung unsur babi dan secara hukum haram, namun penggunannya dibolehkan bagi yang merasa sudah darurat dan membutuhkan.

Sedangkan pelaksaannya, menurut Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarani, tidak boleh dipaksakan. “Mubah artinya boleh, bukan Sunnah, bukan wajib. Jangan dipaksa, kalau dipaksa bisa dipidanakan,” tegasnya.

KLIK JUGA: Sedap, Anggaran Iklan Kampanye Vaksin MR Telan Puluhan Miliar

Reporter : Nikita Farmelia    Editor : KLIK Group



Comments

comments


Komentar: 0