15 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Cakupan Rendah: Pelaksanaan Vaksin Perlu Dievaluasi, Bukan Memaksa


Cakupan Rendah: Pelaksanaan Vaksin Perlu Dievaluasi, Bukan Memaksa
Informed Consent yang menjelaskan bahan dan metode vaksin MR dari SII. (WHO)

KLIKBALIKPAPAN.CO – Cakupan Imunisasi MR di Luar Jawa masih jauh dari target. Cakupan yang dibidik 95 persen atau sekitar 31 juta anak, tapi di penghujung deadline masa berakhirnya pelaksanaan vaksin yang selesai akhir September, cakupan hanya di kisaran 30 – 40 persen.

Menyoal itu, Pemerhati Sosial, Agung Prabowo, Senin, 17/9/2018, mengatakan banyaknya korban jiwa setelah disuntik vaksin terutama vaksin MR, memicu masyarakat mencari lebih banyak tentang pengetahuan efek samping vaksin.

Menurutnya, mencuatnya kasus korban cedera vaksin atau Kejadian Ikutan Paska Imunisasi alias KIPI, menjadi fenomena gunung es di kalangan masyarakat menengah bawah.

“Kita lihat saja di televisi dan koran banyak pemberitaan jatuhnya korban setelah divaksin, baik di Jawa maupun Luar Jawa,” ujarnya.

Ia mengatakan tidak diakuinya korban KIPI menjadi pelecut bagi masyarakat yang sadar literasi untuk mencari informasi dan pengetahuan lebih jauh tentang dampak negatif vaksin, terutama vaksin MR dan Difteri.

Menurutnya, setiap produk pasti memiliki efek samping. Apalagi vaksin sebagai produk kimia yang diolah dengan bahan dan proses sangat rumit.

“Informasi ini tidak sampai ke orangtua. Informed consent nya kok tidak diberikan. Beda sekali dengan di luar negeri. Akhirnya masyarakat kritis, mencari sendiri.” Selain itu, sambungnya, tata cara laksana imunisasi dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut.

“Misalnya banyaknya berita tentang pemaksaan. Masyarakat pasti mikir dong, ada apa ini kok dipaksa-paksa? Ditambah status vaksin yang haram,” jelasnya.

KLIK JUGA: Warga Balikpapan Ragukan Kehalalan dan Keamanan Vaksin

Ia pun menyayangkan pelaksanaan program yang hanya mengejar cakupan tapi kurang mengindahkan aturan. Di pelbagai daerah di Indonesia, ujarnya, banyak sekali kasus pemaksaan.

“Kemudian saat mereka mau divaksin, lalu anaknya menjadi korban setelah divaksin. Tapi pihak pelaksana tidak mau mengakui sebagai KIPI, ya siapa yang tidak takut begitu,” ujarnya.

Ia mengilustrasikan, logikanya setiap ada kasus keracunan massal yang menjadi penyebabnya adalah makanan. “Tapi hal itu tidak berlaku bagi vaksin. Anak-anak yang sehat lalu disuntik vaksin kemudian sakit, ada yang meninggal tapi tak pernah diakui karena vaksin. Padahal sebelumnya mereka sehat. Masyarakat akhirnya berpikir kritis. Kenapa dengan vaksin ini,” ujarnya.

Dari situ, lanjutnya, masyarakat semakin mencari informasi lebih detil tentang efek samping vaksin. “Harus dipahami bahwa masyarakat kita saat ini semakin kritis. Apalagi akses informasi mudah diperoleh. Masyarakat pun terus mencari informasi detil tentang vaksin, membandingkan kasus di luar negeri, kok beda di sana lebih dihargai. Nah ini menjadi pemicu juga rendahnya cakupan,” jelasnya.

Ia pun menyarankan agar pelaksanaan vaksin bisa segera dievaluasi. Misalnya, memberi informed consent, melakukan persuasif, membebaskan pilihan pada masyarakat.

“Jangan dipaksa. Malah berontak nanti. Kembalikan saja kebijakannya seperti zaman pak Sby atau sebelumnya. Gejolak penolakan kan hanya ada era penguasa sekarang. Kenapa? Karena cara-caranya kurang elok. Evaluasi dong,” ingatnya.

Apalagi, sambungnya, penolakan datang justru dari orangtua yang rutin melakukan imunisasi bagi anaknya. Tapi dengan banyaknya korban KIPI, korban tidak diakui, dilakukan dengan pemaksaan akhirnya menjadi bumerang.

“Kalau mau sesuai target cakupan, perbaiki caranya. Jangan dengan pemaksaan, lakukan saja dengan cara manusiawi. Kayak zaman presiden dulu-dulu aja lah caranya. Gak usah dipaksa. Yang nolak banyak orangtua pro vaksin kan,” ujarnya. 

KLIK JUGA: Praktisi Hukum Kaltim: Surat Penolakan Vaksin Bentuk Teror, Langgar HAM

Reporter : Nikita Farmelia    Editor : KLIK Group



Comments

comments


Komentar: 0