22 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Warga Balikpapan: Campak Rubella Sudah Ada Sejak Zaman Penjajahan, Gak Usah Lebay Kejar Cakupan


Warga Balikpapan: Campak Rubella Sudah Ada Sejak Zaman Penjajahan, Gak Usah Lebay Kejar Cakupan
Cakupan imunisasi MR jauh dari target. (Ist)

KLIKBALIKPAPAN.CO – Tingginya penolakan masyarakat terhadap vaksin MR buatan India yang dinyatakan haram MUI, menimbulkan cakupan yang rendah.

Cakupan yang dibidik 95 persen atau sekitar 31 juta anak, tapi di penghujung deadline masa berakhirnya pelaksanaan vaksin yang selesai akhir September, cakupan hanya di kisaran 30 – 40 persen.

KLIK mencoba menelusuri alasan pihak yang menolak vaksin itu. Salah satunya, warga Gunung Samarinda Balikpapan, Desi. Ia menyatakan menolak lantaran banyaknya informasi di sosial media menyoal viralnya para korban Kejadian Ikutan Paska Imunisasi atau KIPI.

“Di sosmed banyak banget Mas korban KIPI. Di tivi juga. Siapa yang tidak takut. Apalagi MUI sudah tegas kan vaksin India ini bahannya haram. Biarin deh anak saya tidak vaksin MR, vaksin lainnya saja,” ujar Desi, Senin, 17/9/2018.

Menurut Desi, selain faktor keharaman dan keamanan vaksin, tata laksana imunisasi MR dinilainya membuat hatinya tidak nyaman. “Kenapa harus memaksa. Dari sini saya malah bertanya-tanya. Akhirnya cari-cari info kesana kesini,” tuturnya.

Ia mengaku terkejut membaca berita bantahan dari satu Ponpes di Banjarmasin yang menyebutkan adanya pasien rubella.

“Ternyata enggak ada. Saya tanya saudara di sana juga enggak. Kok malah nakut-nakutin begitu. Padahal penyakit campak dan rubella sudah ada sejak zaman penjajahan. Gak usah lebay deh, ngejar cakupan kok bikin takut masyarakat. Aneh jadinya,” ketus Desi.

Yuni Sari, warga Balikpapan lain, menyampaikan kegundahan sama. Menurutnya, ia merasa ditakut-takuti dengan berita adanya KLB rubella. Padahal kenyatannya tidak.

“Saya dulu pernah kena campak. Bisa sembuh kok. Apalagi cuma rubella, yang lebih ringan dari campak kan. Beritanya heboh banget. Kita dibikin takut. Kalau ibu hamil ya mungkin saja, harusnya kan ibu hamil yang divaksin bukan anak,” ujarnya.

Yuni menambahkan, penolakannya juga didasari fakta banyaknya kasus KIPI. Ia pun menyayangkan para korban malah tidak diakui, tidak diannggap. “Lah kalau nanti anak saya yang jadi korban KIPI terus tidak diakui, siapa yang mau. Anak saya bukan kelinci percobaan, Mas,” ketus Yuni.

KLIK JUGA: Usai Divaksin MR Siswa SD Muntah Darah dan Meninggal

Menurutnya justru pemberitaan soal korban KIPI yang perlu diangkat terus sebagai perbaikan. “Lucunya kan terbalik. Berita KIPI sepi gak seheboh kampanye rubella. Padahal korban KIPI jelas di depan mata. Aneh gak sih yang ramai malah harus vaksin. Ngapain saya serahkan anak untuk coba-coba, toh anak saya sudah lengkap vaksinnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerhati Sosial Agung Prabowo, juga menganalisis banyaknya korban jiwa setelah disuntik vaksin terutama vaksin MR, memicu masyarakat mencari lebih banyak tentang pengetahuan efek samping vaksin.

Menurutnya, mencuatnya kasus korban cedera vaksin atau Kejadian Ikutan Paska Imunisasi alias KIPI, menjadi fenomena gunung es di kalangan masyarakat menengah bawah.

“Kita lihat saja di televisi dan koran banyak pemberitaan jatuhnya korban setelah divaksin, baik di Jawa maupun Luar Jawa,” ujarnya.

KLIK JUGA: Korban Vaksin MR Berjatuhan: Dua Anak Wafat, Sembilan Dirawat

Ia mengatakan tidak diakuinya korban KIPI menjadi pelecut bagi masyarakat yang sadar literasi untuk mencari informasi dan pengetahuan lebih jauh tentang dampak negatif vaksin, terutama vaksin MR dan Difteri.

Menurutnya, setiap produk pasti memiliki efek samping. Apalagi vaksin sebagai produk kimia yang diolah dengan bahan dan proses sangat rumit. “Informasi ini tidak sampai ke orangtua. Informed consent nya kok tidak diberikan. Beda sekali dengan di luar negeri. Akhirnya masyarakat kritis, mencari sendiri.”

Selain itu, sambungnya, tata cara laksana imunisasi dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut. “Misalnya banyaknya berita tentang pemaksaan. Masyarakat pasti mikir dong, ada apa ini kok dipaksa-paksa? Ditambah status vaksin yang haram,” jelasnya.

KLIK JUGA: Kesadaran Masyarakat soal Efek Samping Vaksin Makin Tinggi

Ia pun menyayangkan pelaksanaan program yang hanya mengejar cakupan tapi kurang mengindahkan aturan. Di pelbagai daerah di Indonesia, ujarnya, banyak sekali kasus pemaksaan.

“Kemudian saat mereka mau divaksin, lalu anaknya menjadi korban setelah divaksin. Tapi pihak pelaksana tidak mau mengakui sebagai KIPI, ya siapa yang tidak takut begitu,” ujarnya.

Ia mengilustrasikan, logikanya setiap ada kasus keracunan massal yang menjadi penyebabnya adalah makanan. “Tapi hal itu tidak berlaku bagi vaksin. Anak-anak yang sehat lalu disuntik vaksin kemudian sakit, ada yang meninggal tapi tak pernah diakui karena vaksin. Padahal sebelumnya mereka sehat. Masyarakat akhirnya berpikir kritis. Kenapa dengan vaksin ini,” ujarnya.

Dari situ, lanjutnya, masyarakat semakin mencari informasi lebih detil tentang efek samping vaksin.

“Harus dipahami bahwa masyarakat kita saat ini semakin kritis. Apalagi akses informasi mudah diperoleh. Masyarakat pun terus mencari informasi detil tentang vaksin, membandingkan kasus di luar negeri, kok beda di sana lebih dihargai. Nah ini menjadi pemicu juga rendahnya cakupan,” jelasnya.

Ia pun menyarankan agar pelaksanaan vaksin bisa segera dievaluasi. Misalnya, memberi informed consent, melakukan persuasif, membebaskan pilihan pada masyarakat.

“Jangan dipaksa. Malah berontak nanti. Kembalikan saja kebijakannya seperti zaman pak Sby atau sebelumnya. Gejolak penolakan kan hanya ada era penguasa sekarang. Kenapa? Karena cara-caranya kurang elok. Evaluasi dong,” ingatnya.

Apalagi, sambungnya, penolakan datang justru dari orangtua yang rutin melakukan imunisasi bagi anaknya. Tapi dengan banyaknya korban KIPI, korban tidak diakui, dilakukan dengan pemaksaan akhirnya menjadi bumerang.

“Kalau mau sesuai target cakupan, perbaiki caranya. Jangan dengan pemaksaan, lakukan saja dengan cara manusiawi. Kayak zaman presiden dulu-dulu aja lah caranya. Gak usah dipaksa. Yang nolak banyak orangtua pro vaksin kan,” ujarnya.

KLIK JUGA: Pelaksanaan Vaksin Perlu Dievaluasi, Bukan Memaksa

Reporter : Deni Nuswantara    Editor : KLIK Group



Comments

comments


Komentar: 0