19 Januari 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Sinkronisasi, DPRD dan Pemkot Kembali Bahas KUAPPAS 2019


Sinkronisasi, DPRD dan Pemkot Kembali Bahas KUAPPAS 2019
Raker Implementasi PP 12 tahun 2018.

KLIKBALIKPAPAN.CO – Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, menjelaskan menyoal APBD 2019 sudah dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Namun kajian KUAPPAS 2019 itu, sambung Abdulloh, dibahas lagi untuk melakukan singkronisasi anggaran yang bersumber dari bantuan provinsi, bantuan kelurahan termasuk SILPA yang belum masuk.

Rencananya batas akhir kesepakatan bersama APBD 2019 paling lambat akhir November. “Tanggal 21 – 23 kita akan lakukan tapi yang pasti akhir November dilakukan kesepakatan bersama APBD 2019,” papar Abdulloh.

Abdulloh berujar, KUAPPAS 2019 sebelumnya sudah disepakati pada Agustus 2018. Namun saat ini akan dilakukan singkronisasi karena adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat seperti dana kelurahan. “Sesuai petunjuk pusat, kita akan melakukan sinkronisasi maka otomatis KUAPPAS jumlahnya akan naik,” ujarnya.

Hal itu disampaikan usai DPRD Balikpapan menggelar rapat kerja terkait Implementasi PP 12 tahun 2018 dan Isu Strategis Perencanaan dan penganggaran tahun 2019, di Hotel Grand Tiga, 7/11/2018. Agenda ini diikuti 250 undangan termasuk seluruh anggota DPRD, OPD, LSM, LPM yang juga dihadiri Walikota Rizal Effendi dan dibuka resmi oleh Abdulloh.

Abdulloh melanjutkan, PP 12 Tahun 2018 mengatur pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Kota. Sedangkan isu strategis perencanaan dan penganggaran daerah terkait priotas pembangunan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Di kesempatan itu, Walikota Rizal meminta agar penyusunan APBD 2019 lebih tertib karena menggunakan pola baru e-planning. “Penyusunan anggaran sudah pola baru memakai e-planning. Password dipegang KPK. Mereka tahu. Karena itu jangan memasukkan program di luar kesepakatan bersama,” ujarnya.

Rizal juga menyoroti tata tertib pembahasan dan undangan rapat termasuk dokumentasi rapat. Ia berpesan, ”Mohon diperbaiki rapat kita untuk didokumentasikan dengan baik. Perekaman ini juga penting terutama yang berkaitan dengan hukum,” ingatnya. Hal penting lain soal undangan tertulis karena menyangkut pertanggungjawaban OPD saat pelaporan.

Reporter : Maulana    Editor : Syahrul Yasin



Comments

comments


Komentar: 0