23 Maret 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Sumbang Rp 500 T, Dana Perimbangan Kaltim Hanya Rp 20 T


Sumbang Rp 500 T, Dana Perimbangan Kaltim Hanya Rp 20 T
Ilustrasi. (Pmn)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Provinsi Kaltim merasa belum mendapat dana perimbangan yang adil meski menjadi salah satu daerah penyumbang devisa negara.

Pemprov Kaltim meminta penyesuaian dana perimbangan agar bisa membangun infrastruktur lebih baik. Gubernur pun akan meminta keadilan.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, penuntutan keadilan dana perimbangan bisa membuat Kaltim mengejar ketinggalan pembangunan infrastruktur.

Ia berujar, jasa Kaltim membangun negeri sudah banyak. Lantaran itu Isran menilai wajar jika Bumi Etam menuntut diperhatikan.

Isran mencotohkan, eksploitasi migas di Kaltim telah berkontribusi menopang perekonomian Indonesia sejak 1983 hingga sekarang.

"Sumbangan migas kita pada kurun 1983-1988 mencapai 80 persen dari total produksi migas nasional," paparnya. Bahkan sampai sekarang kontribusi migas Kaltim kepada kas negara juga masih signifikan.

Produksi migas Kaltim menyumbang sekitar Rp 500 triliun untuk penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun. Tapi, dana perimbangan yang diterima Kaltim hanya berkisar Rp 20 triliun.

Dengan kata lain, lanjut Gubernur, "Penerimaan dana perimbangan Kaltim hanya sebesar 4 persen dari total produksi migas per tahun. Ini tidak sampai 10 persen dari sumbangan produksi migas Kaltim yang sebesar Rp 500 triliun," beber Isran.

Hal senada diutarakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim, Zairin Zain. Ia berujar, pemerintah pusat harusnya bisa lebih adil mengucurkan dana perimbangan bagi daerah. Apalagi Kaltim sebagai salah satu daerah penghasil.

"Kita belum mendapat dana pembagian yang adil. Ini perlu terus diperjuangkan," paparnya. Zairin menegaskan tuntutan itu terus disampaikan ke pemerintah pusat.

Sesuai perintah gubernur Kaltim, pihaknya bakal meminta keadilan kepada pusat agar bisa lebih arif memberikan dana perimbangan ke daerah. Berbagai data penunjang sudah dipersiapkan.

"Ini dilakukan agar regulasi terhadap dana perimbangan bisa dievaluasi," jelasnya. Selama ini, ia menilai, regulasi yang diberikan pusat ke daerah masih kurang tepat, bahkan tidak sesuai.

Dijelaskan Zairin, saat ini masih terjadi ketidakadilan pembagian royalti yang merupakan hak dari daerah penghasil. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum.

"Namun dari ketiga ini belum ada keadilan pembagian. Terutama adanya ketidak sesuaian pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi kepada daerah penghasil," urainya. Hal inilah yang akan dituntut Pemprov Kaltim.

Ia merinci, DAU Kaltim mencapai lebih dari Rp 5 triliun, seharusnya bisa Rp 10 triliun. Lalu DBH Rp 12 triliun, dan DAK sekitar Rp 2 triliun. Seharusnya bisa dua kali lipat dari jumlah itu.

"Ini yang harus terus diperjuangkan sesuai arahan gubernur," terangnya.

Reporter : Nina Karmila/ Int    Editor : KLIK Group



Comments

comments


Komentar: 0