26 Mei 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Komisi Eropa Hapuskan Kelapa Sawit sebagai Bahan Bakar


Komisi Eropa Hapuskan Kelapa Sawit sebagai Bahan Bakar
Kelapa sawit.

KLIKBALIKPAPAN.CO - Komisi Eropa secara resmi memutuskan budi daya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan, sehingga penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan.

Ketentuan ini akan membuat kecewa negara-negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia. 

Komisi Eropa pada Rabu 13/3/2019 menerbitkan kriteria untuk menentukan tanaman apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kriteria itu dimasukan ke bagian dari Undang-Undang Uni Eropa untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan menjadi 32 persen pada tahun 2030 mendatang.

Menurut Komisi Eropa yang dikutip oleh kantor berita Antara, Jumat, 45 persen ekspansi dari produk kelapa sawit sejak 2008 telah menyebabkan kerusakan hutan, lahan basah atau lahan gambut dan gas rumah kaca.

Itu jauh lebih tinggi dibanding produk kedelai dan bunga matahari dan rapeseed. Padahal, pihak Komisi Eropa menetapkan 10 persen sebagai garis pemisah antara bahan baku yang lebih sedikit dan lebih berbahaya.

Benua Eropa sudah lama berencana mengurangi penggunaan bahan baku biofuel yang lebih berbahaya. Bahkan, proses itu akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2019 hingga 2023 mendatang. Lalu, pada tahun 2030, akan dihapus sama sekali. 

Undang-undang tersebut sempat menyebabkan keributan di Indonesia, yang telah mengancam sebuah tantangan Organisasi Perdagangan Dunia, dan Malaysia, yang berupaya membatasi impor produk-produk Prancis atas rencana Prancis menghapus minyak kelapa sawit dari biofuel pada 2020.

Biofuel utama adalah bioetanol, dibuat dari tanaman gula dan sereal, untuk menggantikan bensin dan biodiesel yang dibuat dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, kedelai atau rapeseed.

Kebijakan dari Komisi Eropa untuk melabeli minyak kelapa sawit sebagai produk yang tidak berkelanjutan disambut baik oleh kelompok kampanye transportasi dan lingkungan. Hal itu dinilai sebagai tonggak penting dalam perjuangan untuk mengenali dampak iklim dari membakar makanan untuk energi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan masih terus berupaya meyakinkan UE untuk mendukung produk minyak kelapa sawit dari Indonesia. Luhut bahkan sempat terbang ke Polandia untuk meyakinkan UE. 

Menurut dia, Indonesia telah berupaya melakukan moratorium perluasan lahan dan evaluasi perkebunan kelapa sawit. Moratorium itu diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan, serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit . 

Inpres yang diteken Joko Widodo pada 19 September 2018 itu menyebut penghentian sementara berlaku selama tiga tahun. "Kami sudah tidak membuat pelebaran (lahan sawit). Kami juga memperbaiki 41 persen lahan sawit small holder (lahan sawit milik rakyat)," imbuh Luhut. 

Reporter : Deni Nuswantara/ Net    Editor : KLIK Group



Comments

comments


Komentar: 0